Ini kan memang tugas DPR untuk melakukan supervisi, termasuk dari Komisi X sendiri," ujar Fadli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Fadli mengatakan, Kemenbud akan melaksanakan uji publik terkait penulisan sejarah ulang pada 20 Juli 2025.
Dia menekankan pemerintah bakal melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) sebanyak-banyaknya.
"Termasuk dari kalangan sejarawan, apalagi DPR memang tugas utamanya, salah satunya adalah pengawasan supervisi," ujar dia. "Jadi, kita justru sangat senang dengan adanya itu," sambung Fadli.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan. Menurut dia, penugasan tim itu untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.
Dasco memaparkan, pembentukan tim ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani dan para pimpinan DPR lainnya. "Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI," ujar Dasco, Sabtu (5/7/2025).
Sumber : Kompas.com
Tags:
Politik