Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, berjanji partainya akan tetap menyuarakan kritik dengan lantang meski tidak menjadi oposisi maupun bagian dari pemerintah. Pernyataan ini Megawati sampaikan dalam pidato politik dalam penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025). “Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi,” kata Megawati dalam keterangan resminya, Sabtu.
Megawati mengatakan, partai banteng memilih menjadi partai penyeimbang, alih-alih berkonfrontasi dengan pemerintah maupun menjadi penyokong rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, bagaimana sikap PDI-P ke depan bergantung pada kebijakan pemerintah. Jika kebijakan itu berpihak pada rakyat, PDI-P akan memberikan dukungan.
“Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” tegas Megawati.
Putri Presiden Pertama, Soekarno, itu mengatakan, sikap PDI-P tidak ditentukan posisi politik partai sebagai koalisi maupun non-koalisi. PDI-P, menurutnya, mengacu pada nilai-nilai yang diajarkan Soekarno dan moral politik. “Keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” kata Megawati.
“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” ujar Megawati di forum tersebut
Yang Didukung Tak Didukung PDI-P
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyebut PDI-P bisa tetap keras mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut Adi, sikap itu masih tetap mungkin dipilih PDI-P meskipun dengan terang menyatakan diri tidak menjadi oposisi dan Sekretaris Jenderalnya, Hasto Kristiyanto, mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. “Sepertinya kritik PDI-P akan proporsional. Kalau positif didukung, kalau tidak sesuai aspirasi rakyat dikritik dan diluruskan,” ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/8/2025).
Adi menuturkan, PDI-P tetap akan bersuara lantang ketika mengkritik kebijakan kementerian. Ia mencontohkan, partai banteng akan bersikap keras pada polemik penulisan ulang sejarah yang diprakarsai Kementerian Kebudayaan. Proyek itu dikhawatirkan mendistorsi sejarah, termasuk peran-peran Bung Karno. “Pada isu-isu tertentu yang menyangkut kementerian sepertinya akan keras seperti penulisan ulang sejarah atau soal ojol beberapa waktu lalu,” kata Adi.
Sementara, pada program pemerintah seperti makan bergizi gratis, PDI-P tidak akan bersikap konfrontatif. Partai banteng bakal mendukung program unggulan Presiden Prabowo yang menjadi janji kampanye tersebut. “Tapi kala menyangkut program yang spesifik dari pemerintah seperti makan gizi gratis, sekolah rakyat, dan lain-lain, mendukung,” tuturnya.
Sumber : Kompas.com