Sengketa lama di Laut Aegea antara Turki dan Yunani ternyata belum tuntas. Situasi ini menambah daftar negara yang saling konflik.
Dilansir Deutsche Welle, Rabu (4/2/2026), kedua negara kabarnya ingin kembali berbicara. Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani-Turki dijadwalkan bersidang di Ankara mulai Senin (9/2) depan.
Jika tak ada perubahan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan duduk satu meja. Hal itu membuka kemungkinan keduanya menggelar pertemuan khusus di hari lain.
Dewan kerja sama itu dibentuk pada 2010. Hal itu menyusul periode panjang ketegangan di Mediterania Timur.
Namun, catatan prestasi dewan itu tipis. Dewan itu lebih berfungsi sebagai wadah 'agenda positif' di antara dua anggota NATO tersebut, terutama di sektor ekonomi dan pariwisata.
Sejauh ini, dewan itu baru lima kali bersidang. Pertemuan terakhir berlangsung Desember 2023 di Athena dan perbedaan tafsir antara kedua negara tetap tajam.
"Turki mengajukan tuntutan sepihak dan klaim teritorial yang tak memiliki dasar hukum dan tak layak diperdebatkan," kata Direktur Riset Institut Hubungan Internasional Athena, Konstantinos Filis.
Ilmuwan politik Universitas Teknik Yildiz Turki, Fuat Aksu, menyebut 'Yunani berharap Turki memenuhi tuntutan dan membuat konsesi'. Situasi juga tidak banyak berubah di Laut Aegea.
Bahkan, satu sumber gesekan baru muncul. Pada Kamis (29/1) lalu, Turki mengeluarkan peringatan melalui sistem Navtex yang merupakan mekanisme standar keselamatan pelayaran-tentang risiko keamanan dan aktivitas militer Yunani. Peringatan serupa memang pernah terjadi sebelumnya.
Peringatan Turki merupakan aksi unjuk otoritas. Sejak lama, kedua negara berseteru soal siapa berwenang dalam urusan keamanan di Aegea. Yunani menilai langkah itu sebagai upaya melawan hukum untuk memperluas wilayah kedaulatan.
Ankara menepis tudingan itu. Bagi Turki, itu urusan rutin sesuai kerangka hukum yang berlaku.
Media pro-pemerintah Trkiye menyiratkan makna lain dengan menyebut 'Navtex memicu kepanikan di Yunani dan mengubah status quo di Aegea'.
Bagi PM Mitsotakis, sengketa ini menambah tekanan dari sayap kanan. PM Yunani dianggap membiarkan Turki merampas setengah Aegea.
"Turki merampas setengah Aegea, tapi pemerintah kita tak melihat alasan untuk khawatir," kata Kyriakos Velopoulos, pemimpin partai kanan-populis Greek Solution (EL), yang menurut survei menempati posisi ketiga elektabilitas.
Sengketa ini telah berlangsung puluhan tahun. Yunani dan Turki terus berselisih soal landas kontinen di depan pantai Turki, eksploitasi sumber daya, dan kemungkinan perluasan laut teritorial di Aegea.
Dalam doktrin militernya, Blue Homeland, Turki mengklaim wilayah laut lebih dari 450 ribu kilometer persegi di sekitar pantainya. Rujukan hukum utamanya ialah Konvensi Hukum Laut PBB 1982.
Turki tidak menandatanganinya. Namun, banyak ahli hukum menilai konvensi itu mencerminkan hukum kebiasaan internasional-dan karenanya mengikat, termasuk bagi negara yang tak meratifikasinya.
Konvensi PBB memperbolehkan negara menetapkan laut teritorial hingga 12 mil laut. Ada pengecualian penting jika terjadi tumpang tindih atau batas tak jelas, bahwa negara terkait harus bersepakat secara bilateral.
Di sinilah kebuntuan terjadi. Pada 1995, parlemen Turki menyatakan perluasan laut teritorial Yunani di Aegea sebagai alasan perang karena langkah itu akan mengubah Aegea menjadi semacam 'laut pedalaman' Yunani.
Athena pada 2021 pernah memperluas laut teritorialnya menjadi 12 mil di Laut Ionia, mengarah ke Italia. Kini Yunani menegaskan tetap menyimpan hak untuk melakukan hal serupa di Aegea.
"Hak itu tetap ada," ujar Menteri Pertahanan Yunani Nikos Dendias kepada stasiun televisi Open.
Secara teori, jalan terakhir adalah Mahkamah Internasional di Den Haag. Namun pengadilan PBB itu hanya bergerak jika kedua pihak sepakat mengajukan perkara bersama. Wacana ini sudah dibahas sejak 1976. Hingga kini, belum pernah terwujud.
Konflik antara Turki dan Yunani yang kembali mencuat ini menambah daftar negara yang berseteru. Selain Turki dan Yuani, hubungan yang memanas juga terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Selain itu, perang di Gaza, Palestina, juga terus berlangsung.
Tags:
Politik